Liputan Peringatan Hari Air Sedunia 2016

Solidaritas Perempuan 22 Maret 2016
Tanggal 22 Maret oleh Majelis PBB telah ditetapkan sebagai hari air sedunia sejak tahun 1993. Namun kini krisis air bersih terjadi dimana-mana di seluruh Indonesia. Air bersih semakin sulit diakses masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Kelangkaan tersebut bukan hanya terjadi secara natural, tapi juga sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam. Setiap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam selalu berdampak pada air, mulai dari pengrusakan wilayah penyangga air yang mengakibatkan berkurangnya sumber-sumber air, penyedotan air secara berlebihan untuk aktivitas pengolahan bahan tambang maupun sawit, yang berdampak pada berkurangnya debit air, hingga pencemaran air akibat limbah industri. Sulitnya mengakses air bersih juga dialami oleh masyarakat miskin yang berada di perkotaan, karena ketidakmerataan akses dan pelayanan, yang berdampak pada ketersediaan air, kualitas air dan kualitas pelayanannya, padahal air dikenakan tariff yang tinggi dan membebani masyarakat.

Dalam situasi tersebut, perempuan mengalami beban berlapis. Perempuan karena peran gendernya, menempatkan mereka di ranah domestik, yang bertanggung jawab atas rumah tangga, termasuk memikirkan dan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga, seperti untuk air minum, mandi, masak, cuci pakaian dan alat rumah tangga. Sulitnya air bersih membuat perempuan harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra dalam memastikan tersedianya air. Seringkali perempuan harus berjalan lebih jauh, waktu yang lebih panjang dan mengangkat beban yang berat untuk menghadirkan air di rumah. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadirkan air juga membuat perempuan harus berpikir lebih keras dalam mengatur atau mengelola pengeluaran keluarga. Buruknya kualitas air karena pencemaran air juga berdampak kepada gangguan kesehatan reproduksi perempuan. Selain itu, perempuan juga rentan mengalami berbagai penyakit, karena perempuanlah yang intens berinteraksi dengan air untuk kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini justru memperburuk dan memperkuat situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.

Dalam rangkaian peringatan Hari Air Sedunia, Solidaritas Perempuan di beberapa wilayah turut menyuarakan persoalan perempuan terkait air di wilayahnya untuk pemenuhan hak perempuan atas air serta mendesak penghentian privatisasi air dan monopoli sumber daya air.

Di Makassar, Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri bersama jaringan masyarakat sipil (NGO dan Mahasiswa) turut memperingati hari air sedunia. Pada hari air sedunia tahun ini, SP sebagai koor bersama jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam “Gerakan Masyarakat Sipil Tolak Monopoli Air” mengangkat tema “Makassar Krisis Air”. Peringatan dilakukan pada 22 Maret 2016 di bawah fly over Makassar dengan aksi tutup mulut. Dalam aksi ini juga menunjukkan berbagai poster bertuliskan gambaran situasi krisis air yang terjadi di Kota Makassar. Beberapa tuntutan dalam aksi ini :

Memastikan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan atas air, dengan memastikan kualitas dan kuantitas air, serta memastikan ketersediaan air setiap saat dengan jumlah yang memadai.
Menghentikan segala bentuk penguasaan dan pengusahaan air untuk kepentingan industri yang mengesampingkan hak perempuan atas air.
Menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak atas air.
Menghentikan segala aktivitas perusahaan dan industri-industri ekstraktif yang menguasai dan mengeksploitasi kawasan karst sebagai daerah penyangga dan penjaga pasokan air.
Hentikan reklamasi di kawasan pesisir Kota Makassar.
Mengeluarkan kebijakan yang partisitaf, dengan melibatkan segenap elemen masyarakat sipil dan perempuan dalam menyusun kebijakan yang melindungi hak rakyat atas air

Aksi ini juga disertai dengan mural (painting live action) yang menggambarkan monopoli korporasi (perusahaan, perhotelan, restaurant, dll). Massa aksi berjumlah lebih dari 50 orang (perempuan akar rumput, aktivis SP, anggota SP, pengurus SP, aktivis lingkungan, aktivis buruh, mahasiswa, dll) dan dari berbagai Organisasi yaitu : SP Anging Mammiri (koordinator aliansi), Walhi, FIK-ORNOP, PeRaK Institute, MPA-Marabunta, MPA-Trisula, FMD, GSBN, LAPAR, FOSIS, STIGMA. Dalam aksi ini, SP Anging Mammiri juga menyebarkan factsheet yang menggambarkan situasi perempuan dan data dari hasil pemantauan.

Aksi tutup mulut dilakukan SP Makassar bersama Gerakan Masyarakat Sipil Tolak Monopoli Air
Sebelumnya, SP Anging Mammiri melakukan Talkshow radio “Bincang-Bincang Pagi” di RRI Pro 1 Makassar pada 21 Maret 2016 pukul 09.00 WITA, dengan Narasumber dari SP Anging Mammiri (Nur Asiah), Walhi dan MPA-Marabunta Univ. Negeri Makassar (UNM). Kemudian, dilanjutkan jam 16.00-17.00 di RAM Radio Makassar, dengan narasumber SP Anging Mammiri (Nurjannah) dan Forum kajian Isu-isu Strategis (FOSIS) Universitas Muslim Indonesia, yang membahas persoalan air di Makassar. Selain itu, pada tanggal 22 Maret 2016, jam 9.00 – 10.00, SP Anging Mammiri terlibat dalam Talkshow di Celebes TV. Narasumber yang hadir dalam diskusi ini adalah Suryani (SP Anging Mammiri) dan ibu Ratna (perempuan akar rumput). Dalam Talkshow ini, SP Anging Mammiri menyampaikan kepada publik situasi perempuan akibat dari tidak tercukupinya kebutuhan air bersih, berbasis pada hasil pemantauan SP Anging Mammiri bersama perempuan komunitas terkait pemenuhan hak atas air di 5 kelurahan di Kota Makassar.

Di Jakarta, Solidaritas Perempuan-Sekretariat Nasional dan Solidaritas Perempuan Jabotabek bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), melakukan aksi di depan Mahkamah Agung dan Istana Negara. Aksi ini dilakukan sebagai respon atas putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan warga Negara yang sebelumnya telah memenangkan warga Jakarta dan menyatakan swastanisasi air Jakarta melanggar HAM serta menimbulkan kerugian Negara. Terhadap putusan banding ini, KMMSAJ telah mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung. Aksi yang diikuti puluhan massa aksi yang sebagian besarnya adalah perempuan ini dimulai dari pukul 11.00 di depan Mahkamah Agung menyampaikan Maklumat Rakyat untuk Hak atas Air dan meminta Mahkamah Agung untuk adil dalam memutuskan dan berani menegakkan konstitusi terkait persoalan swastanisasi air di Jakarta. Massa aksi kemudian bergerak ke Istana Negara. Di depan Istana Negara, peserta aksi melakukan aksi “Diam”, sebagai bentuk sikap KMMSAJ dan warga Jakarta yang menyatakan bahwa walaupun sudah terlalu banyak rakyat bersuara, namun tetap tidak didengar, padahal jelas sudah swastanisasi air di Jakarta telah nyata melanggar HAM dan seharusnya Pemerintah segera menjalankan amanat Konstitusi dan menegakkan hak atas air warga Jakarta. Pernyataan ini disampaikan dalam berbagai poster dibawa oleh peserta aksi untuk menunjukkan tuntutan mereka, seperti :

“Air Sumber Kehidupan Perempuan, Jangan diperdagangkan”
“Penuhi Hak Asasi Perempuan Atas Air”
“Putusan Pengadilan Tinggi Melegitimasi Tindakan Inkonsititusional Pemerintah Memprivatisasi Air Di Jakarta”
“Tegakkan Amanat Konstitusi, Hapus Swastanisasi Air, Tegakkan Kedaulatan Rakyat atas Air”

Selain itu, SP Jabotabek melakukan aksi teatrikal yang menceritakan tentang perjuangan mereka dalam menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak atas air bersih. . Melalui aksi ini juga, KMMSAJ bersama warga Jakarta mengajak publik untuk ikut memantau proses kasasi, yang telah didaftarkan penggugat pada 1 Maret 2016 lalu.

Di Aceh, Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh memperingat hari air sedunia, melalui Talkshow di TV Aceh pada tanggal 22 Maret 2016.
Ernawati, mewakili perempuan komunitas di kampungnya di kec. Aceh Besar, memaparkan berbagai persoalan yang dialami perempuan terkait krisis air didaerahnya. Ernawati berharap pemerintah/instansi terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan air yang mereka alami. Di kampungnya, Ernawati sudah 3 bulan tidak mendapatkan air sama sekali, sehingga mereka harus menampung air hujan dan mengambil air didaerah/kampung lain.

Tidak hanya Talkshow TV, pada tanggal 23 Maret 2016, SP Aceh bersama perempuan pemimpin dikampungnya melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Aula Rapat Kantor Bupati. Dalam audiensi ini, perempuan pemimpin menyampaikan langsung permasalahan mereka terkait air bersih. Sulitnya akses air bersih ini dialami masyarakat, khususnya perempuan di 3 kecamatan, yaitu Lhoknga, Leupung dan Peukan Bada. Para perempuan juga memaparkan hasil pemantauan hak atas air yg dilakukan perempuan di kampung masing-masing. Dialog yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syamsulrizal, M.Kes beserta jajarannya yaitu Sekda Aceh Besar, PDAM, PU Bina Marga, Bapedda Aceh Besar merespon positif atas informasi situasi perempuan terkait hak atas air dan berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut.

Di Lampung, pada tanggal 26 Maret 2016, SP Sebay Lampung membagikan leaflet/selebaran di bundaran lampu merah Al-fuqon Bandar Lampung. Selebaran berisikan informasi tentang situasi susahnya air bersih di Lampung khususnya wilayah perkotaan dan menuntut pemerintah untuk :

Laksanakan UUD 1945 pasal 33 ayat 3.
Tolak reklamasi pantai dipesisir teluk lampung
Stop monopoli prusahaan terhadap air di lampung.
Stop privatisasi air.
Penuhi hak atas air sekarang juga

Selain menyebarkan leaflet, SP Sebay Lampung juga dilakukan diskusi pada tanggal 27 Maret 2016 di Sekretariat SP Sebay Lampung bersama 15 orang terdiri dari anggota SP Lampung dan perempuan petani sawah/padi di desa Rajabasa. Melalui diskusi tersebut, perempuan menyampaikan pengalamannya sebagai perempuan petani Rajabasah terkait air. Pada saat kemarau, para perempuan petani air harus berpikir keras untuk irigasi sawahan mereka. Mereka terpaksa membeli air bersih kepada pemerintah, karena air sawah sudah terkontaminasi oleh limbah pestisida sehingga mereka kerap mengalami gangguan kesehatan reproduksi, air sumur pun berasa karat, yang tidak layak untuk direbus sehingga mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk beli air galon yang mahal.

Narasumber dari SP Sebay Lampung kemudian memaparkan bahwa persoalan sulitnya akses air bersih di Lampung akibat terjadinya monopoli air dan memprivatisasi air oleh perusahaan yang terjadi di Lampung, dan melihat Negara yang melakukan pembiaran dengan memberikan izin baik nasional maupun perda yang memberi ruang yang sangat besar kepada perusahaan untuk memonopoli air, yang seharusnya menjadi barang sosial.