Solidaritas Perempuan Berdaulat Perempuan Indonesia
Oleh: Ega Melindo
Garut, 27 – 30 Juli 2018. Sebanyak 15 perempuan petani dari Komunitas SP Sebay Lampung, SP Sumbawa, SP Mataram, SP Sintuwu Raya Poso dan SP Palu mengunjungi Pesantren Ekologi At-Thariq di Garut untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang konsep dan sistem pertanian agro ekologi. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat memperkuat potensi model-model inisiatif pengelolaan pangan yang sudah muncul di komunitas-komunitas SP.
Rangkaian kegiatan ini difasilitasi oleh Nissa Wargadipura dan Ibang Lukman selaku pendiri dan pembina pesantren Ath-Thariq. Diawali dengan tour pesantren, peserta diajak langsung melihat pertanian yang dikelola dengan prinsip agroekologi. “Semua ini adalah hasil refleksi saya, ketika saya bersama dengan serikat petani berhasil melakukan reclaim penguasaan tanah perkebunan. Namun kemudian petani dengan mudahnya menjual tanah tersebut. Sebabnya adalah hilangnya kedaulatan petani atas sumber produksi pangannya”, ujar Nissa Wargadipura di tengah persawahan milik pesantren. Konsep kebun Talun (kebun bersama) yang dikembangkan oleh pesantren merupakan hasil menelusuri kembali sistem pertanian tradisional yang dulu dipraktikkan oleh leluhur. Dan setiap wilayah tentu memiliki kearifan lokalnya sendiri yang perlu untuk ditemukenali dan kemudian dipraktikkan kembali. <<Seterusnya>>
———————————————————————————————————————————————————-
oleh: Irena lucy Ishimora
Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017 Solidaritas Perempuan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan berdialoag dengan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong perlindungan hak Perempuan Nelayan dalam strategi PUG. Dialog dihadiri oleh tim pokja pengarusutamaan Gender yang diwakili oleh beberapa orang yaitu Hendar Sugilar (Biro Perencanaan), Wiwik Wulandari (Ditjen Perikanan Tangkap), Erick (Ditjen PRL), Don Bapkas Wisoni (BRSDMKP) dan Bunga Anggie (Biro Perencanaan). Dialog berlangsung sejak pukul dua hingga pukuk setengah empat sore, pada pertemuam dialog ini merupakan upaya Solidaritas Perempuan utuk mendorong perlindungan hak Perempuan Nelayan dalam strategi Pengarustamaan Gander pada pertemuan ini Arieska Kurniawaty Kepala divisi Kedaulatan Perempuan Melawan Perdagangan Bebas dan Imvestasi menyampaikan, “Situasi perempuan nelayan dan dan perempuan pesisir yang hingga saat ini identitasnya hanya dilekatkan pada rumah tangga nelayan padahal pada kenyataanya perempuan juga pergi melaut dan melakukan aktifitas sebagai nelayan.” Hal ini Nampak di wilayah kerja komunitas Solidaritas Perempuan, yakni SP Jabotabek, Makasar, Palu, Kendari, Mataram. Perempuan nelayan selama ini belum diakui identitas politiknya. Hal ini disebabkan tidak adanya data terpilah Gander yang tidak pernah menampakan secara rill dan spesifik data perempuan nelayan. <<Seterusnya>>
———————————————————————————————————————————————————-
Poros Maritim Gagal, Negara Menistakan Nelayan
Jakarta, 6 April 2017. Presiden Jokowi mengumumkan di awal pemerintahannya, tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Kita sudah terlalu lama memunggungi lautan. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita” tegasnya di atas kapal di pelabuhan Sunda Kelapa saat ia berpidato untuk yang pertama usai ia dilantik. <<Seterusnya>>
———————————————————————————————————————————————————-
Perempuan Menggugat Penguasaan Air oleh Korporasi atas nama Investasi
Jakarta, 22 Maret 2017. Hari Air Sedunia, Solidaritas Perempuan bersama dengan perempuan akar rumput dan jaringan organisasi masyarakat sipil lainnya memperingati dengan menggugat penguasaan air oleh koporasi atas nama investasi. Air merupakan hak dasar yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Namun penguasaan air oleh korporasi menjadi penyebab terjadinya krisis air yang memberikan dampak berlapis bagi perempuan. Tren penguasaan air semakin berpihak pada kepentingan investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama periode Juli – September 2015 ada 5 sektor yang paling diincar perusahaan asing untuk investasi di Indonesia. Salah satu yang paling diincar adalah sektor air yang mencapai US$ 1,1 miliar (Rp. 14,3 triliun).[1] Bentuk investasinya pun beragam, mulai dari bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sampai masuk dalam sistem penyediaan air minum. Dalam bisnis penyediaan air minum, umumnya pihak swasta asing masuk melalui skema Public Private Partnership/Kerjasama Pemerintah Swasta dengan Perusahaan Daerah Air Minum. Bentuk kerjasamanya pun beragam, dari berupa konsesi untuk pengelolaan instalasi pengolahan air hingga konsesi penuh. KPS dalam bentuk konsesi penuh dapat ditemui di DKI Jakarta. Dua operator swasta mendapat hak penuh untuk menjalankan layanan air di Jakarta mulai dari pengolahan air hingga mengalirkannya ke rumah-rumah warga. <<Selanjutnya>>
———————————————————————————————————————————————————-
Liputan Temu Media “Keanggotaan Indonesia di WTO Memperburuk Kehidupan Perempuan Indonesia ”
Jakarta, Minggu 24 November 2013.
Dimulai esok hari, yaitu Senin 25 November 2013, akan dimulai kampanye sedunia 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Namun, kekerasan yang dialami yang dialami perempuan semakin meningkat. Pada media briefing dengan tema “ Hentikan Kekerasan Negara Terhadap Perempuan; akhiri WTO“ <<Selanjutnya>>
———————————————————————————————————————————————————-
Kegiatan Audiensi dengan KPPPA tentang WTO dan Liberalisasi Perdagangan yang Berdampak terhadap Kehidupan Perempuan
SOLIDARITAS PEREMPUAN melakukan pertemuan dengan Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 20 Mei 2013 yang lalu. Pertemuan yang dimulai pada pukul 14.30 WIB di ruang Kantor KPPPA membahas mengenai WTO dan liberalisasi perdagangan yang berdampak terhadap kehidupan perempuan. Dalam pertemuan tersebut,<<Selanjutnya>>
———————————————————————————————————————————————————-
Summary Meeting Asia-Europe People’s Forum (AEPF)Laos-Vientiene, 16-19 Oktober 2012
Pertemuan Asia-Europe People’s Forum (AEPF) masyarakat sipil Asia-Eropa yang diadakan di Laos-Vientiene 16-19 Oktober 2012 lalu, adalah pertemuan masyarakat sipil Asia-Eropa untuk merespon pertemuan ASEM (Asia-Europe Economic Meeting) <<Selanjutnya>>
———————————————————————————————————————————————————-
“Bank Dunia : Menghancuran Pangan Perempuan” Peringatan Hari Pangan Sedunia (16 Oktober 2012)
Aksi Hari Pangan juga dilakukan pada 16 Oktober 2012 dengan longmarch dari Stasiun Gambir – Kementerian Kelautan dan Perikanan – Kementrian Perdagangan – Istana Negara, dengan massa aksi yang lebih 300 orang dari berbagai kalangan, perempuan, petani, nelayan, mahasiswa, buruh perempuan dan sebagainya. <<Selanjutnya>>
———————————————————————————————————————————————————–
RAYAKAN HARI PANGAN SEDUNIA DI CAR FREE DAY: SP JABOTABEK AJAK WARGA JAKARTA UNTUK DUKUNG REKLAMASI TELUK JAKARTA DIHENTIKAN
Oleh Erna Rosalina
Staf Divisi Kedaulatan Perempuan Melawan Perdagangan Bebas dan Investasi
Solidaritas Perempuan Jabotabek
Jakarta, 15 Oktober 2017. Sebanyak 12 anggota dan aktivis SP Jabotabek melakukan aksi di kawasan car free day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia memperingati Hari Perempuan Sedunia tahun 2017. Dalam kesempatan tersebut, SP Jabotabek mengajak warga Jakarta yang beraktivitas di CFD untuk memberikan dukungan terhadap gerakan Perempuan Tolak Reklamasi. Dukungan disampaikan oleh warga melalui penandatanganan di atas kain putih, selanjutnya warga bersama-sama menikmati pangan pesisir antara lain ikan asin dan kerang hijau. <<Selanjutnya>>