Siaran Pers Solidaritas Perempuan
Antalya, 9 November 2026. Pemerintah Indonesia saat ini membuka pameran di Konferensi Iklim PBB (COP31) di Turki dengan tema kebanggaan “Indonesia Rumah Solusi Iklim/ Indonesia House of Climate Solutions”. Disana, pemerintah sibuk mencari pemodal dan memperjualbelikan udara bersih lewat pasar karbon. Klaim ini merupakan kepalsuan besar ketika di luar negeri pemerintah seolah menjadi penyelamat bumi, sementara di dalam negeri, aturan negara justru memicu bencana dan menggusur perempuan dari tanahnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan utusan khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, membawa sejumlah agenda utama ke panggung global, yaitu: transisi energi bersih dan industrialisasi hijau: mendorong percepatan energi terbarukan (khususnya tenaga surya dan infrastruktur transmisi menuju emisi nol bersih), komersialisasi iklim: mengembangkan pasar karbon dan pembiayaan iklim (merujuk pada artikel 6 Perjanjian Paris) untuk menarik investasi dan transfer teknologi, solusi berbasis alam: memperkuat perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, serta penyelarasan pembangunan: menyandingkan aksi iklim dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan energi melalui pendekatan kolaboratif yang inklusif.
Ironisnya, kampanye manis tentang pelestarian alam dan pembangunan inklusif di COP31 ini berbanding terbalik dengan kenyataan di dalam negeri. Narasi besar tersebut nyatanya menyingkirkan perempuan sebagai entitas yang paling krusial dalam menjaga ekosistem.
Andriyeni, Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Menegaskan “Pemerintah Indonesia di COP31 telah melanggar aturan dunia (artikel 7.5 Perjanjian Paris) yang mewajibkan negara untuk menghargai cara cara tradisional perempuan dalam menjaga alam. Tapi di lapangan justru menggusur dan memusnahkan kearifan lokal perempuan. Segera hentikan perampasan atas nama transisi energi. Pengetahuan tradisional dan hak perempuan wajib menjadi landasan penentu arah kebijakan. Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) harus dipatuhi oleh negara”
Nurisa Dessy, Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri “Jangan sampai komitmen Indonesia terhadap ekonomi hijau dan keadilan iklim di COP31 hanya menjadi janji palsu, sementara karhutla, deforestasi, ekstraktivisme dan perampasan ruang hidup masih terus berlangsung. Transisi hijau tidak boleh menjadi wajah baru eksploitasi alam yang menguntungkan segelintir pihak, sementara perempuan, masyarakat adat dan komunitas lokal menanggung dampak terbesarnya. Ketahanan iklim, ketahanan pangan, energi dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keadilan ekologis, perlindungan ruang hidup, serta jaminan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan ekologis dan keberpihakan pada mereka yang selama ini berada di garis depan menghadapi krisis iklim.”
Bagi perempuan, karhutla bukan sekedar persoalan bencana musiman. Bencana ini merupakan akibat langsung penguasaan sumber daya alam dan berbagai kebijakan perizinan dan investasi yang mengabaikan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, salah satunya melalui UU Cipta Kerja.
Ari Surida, Badan Eksekutif Komunitas SP Kinasih Jogjakarta “Karhutla merupakan persoalan serius yang tidak bisa dilepaskan dari krisis iklim. Dalam komitmen iklim Indonesia di COP 31, transisi energi harus berlandaskan keadilan ekologis dan keadilan gender, bukan justru menjadi legitimasi baru bagi ekstraktivisme, alih fungsi lahan, dan perampasan ruang hidup. Jangan sampai atas nama transisi energi dan pertumbuhan ekonomi, perempuan kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupannya. Hentikan solusi palsu! Transisi energi harus menyelamatkan bumi, bukan mengorbankan perempuan dan rakyat”
Nia Sudin Staf Advokasi SP “Agenda Pemerintah Indonesia sangat kontradiksi dengan fakta di lapangan dan tidak menjawab persoalan mendasar mengenai siapa yang mengendalikan sumber daya alam, siapa yang memperoleh manfaat dari investasi iklim, dan siapa yang harus menanggung dampak kerusakan ekologis. Penyebutan perempuan dan komunitas lokal sebagai bagian dari solusi tidak menjamin pengakuan atas hak, pengetahuan, kepemimpinan, dan kuasa mereka dalam menentukan kebijakan. Bahkan, di tengah promosi perlindungan hutan dan solusi berbasis alam, persoalan karhutla dan pertanggungjawaban atas kerusakan ruang hidup masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.”
Aniati Anggota SP Kinasih Yogyakarta “Kehadiran Indonesia di COP31 dan menjual karbon mendapatkan respon sebaliknya dari para partisipan yang hadir, ketika kami ditanya oleh partisipan dari Filipina terkait kondisi Karhutla di Indonesia, apakah daerah tempat tinggal kami juga berdampak Karhutla, mereka juga menyampaikan turut prihatin dengan apa yang dialami warga Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa negara-negara juga tidak menutup mata atas kondisi Karhutla di Indonesia, mereka menyadari adanya kontradiktif antara keinginan Indonesia menurunkan emisi dengan menjual karbon namun masyarakat Indonesia mengalami Karhutla.”
Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa COP31 harus menjadi ruang pada keadilan iklim, bukan panggung cuci tangan bagi perusahaan perusak lingkungan untuk mencuci tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia didesak untuk mengambil enam sikap konkret, yaitu:
-
Menghormati dan mengakui pengetahuan perempuan dalam menjaga alam (Artikel 5) dan pastikan perlindungan mereka di setiap tahap penanggulangan krisis iklim
-
Menolak perdagangan karbon dan solusi palsu yang melanggengkan perampasan ruang Fokus pada pendekatan non-pasar (Artikel 6.8) berbasis agroekologi feminis dan tata kelola komunitas.
-
Perjuangkan skema pendanaan hibah dengan akses yang bisa dijangkau oleh organisasi perempuan dan masyarakat.
-
Hukum perusak lingkungan dan pelaku Karhutla melalui investigasi transparan, kewajiban ganti rugi serta pemulihan hutan dan gambut.
-
Cabut UU Cipta Kerja, segera sahkan UU Keadilan Iklim dan evaluasi investasi yang memperlebar ketimpangan sumber daya alam.
