Hapus Perempuan di Pidato Cop31, Indonesia Langgar Artikel 7.5 Perjanjian Paris

Antalya, 13 November 2026 — Pidato perwakilan Indonesia, Hasyim, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di sesi National Statements, menegaskan bahwa negara tidak akan memilih antara pembangunan ekonomi dan perubahan iklim, melainkan mewujudkan keduanya demi kesejahteraan rakyat. Namun, pernyataan tersebut kembali menghapus keberadaan perempuan. Tidak sekalipun perempuan disebut sebagai kelompok paling terdampak maupun aktor penting dalam menghadapi krisis iklim.

Solidaritas Perempuan menilai absennya perspektif perempuan dalam pidato tersebut bukan sekadar persoalan minimnya representasi, melainkan pengingkaran nyata terhadap mandat Artikel 7.5 Perjanjian Paris yang mewajibkan aksi iklim bersifat responsif gender dan partisipatif. Padahal, perempuan petani, nelayan, masyarakat adat, buruh migran dan miskin kota tidak hanya berada di garis depan menghadapi dampak kerusakan ekologis, menghadapi kehilangan tanah, sumber air, pangan, dan penghidupan, sekaligus memikul beban besar dalam kerja-kerja perawatan (care work) di komunitasnya.

“Absennya pembahasan tentang perempuan di COP 31 membuktikan ketidakpatuhan pemerintah pada Artikel 7.5 Perjanjian Paris. Dokumen peta jalan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030 dan kerangka aksi global Gender Action Plan UNFCCC yang seharusnya menjamin keterlibatan perempuan dalam aksi ilom justru berhenti di atas kertas. Keadilan gender harus diwujudkan dalam setiap pidato politik dan kebijakan nyata, bukan sekedar tercantum dalam dokumen Formal.” Andriyeni, Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan

Dalam pidatonya, Hasyim membanggakan peningkatan jumlah penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 orang, pengembangan energi surya hingga 100 gigawatt, serta perluasan berbagai skema pembiayaan iklim. Namun, angka angka teknis ini gagal menjawab ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan dan kekerasan struktural yang juga diciptakan oleh negara. Pembangunan proyek energi ambisius seperti PLTA dan Geotermal yang diklaim sebagai transisi energi bersih, justru membuat hutan rusak, tanah dirampas, dan sumber air tercemar, perempuan kehilangan lebih dari sekadar sumber penghidupan. Mereka juga kehilangan ruang untuk menjalankan pengetahuan ekologis dan menjaga keberlangsungan hidup komunitasnya.

Delegasi Indonesia mempromosikan ekosistem mangrove dan lamun (blue carbon) sebagai penyimpan karbon dunia. Namun, bagi perempuan pesisir, mangrove bukan sekedar komoditas karbon untuk investasi, melainkan berkaitan langsung dengan sumber pangan, penghidupan, pengolahan hasil laut, dan keberlanjutan ekonomi komunitas. Kenyataannya, negara justru menimbun wilayah pesisir dengan proyek reklamasi, seperti Makassar New Port yang merampas pekerjaan dan identitas perempuan nelayan.”

“Kasus reklamasi Makassar New Port memperlihatkan kontradiksi antara narasi perlindungan ekosistem pesisir dan praktik pembangunan yang justru mengancam ruang hidup perempuan nelayan. Pemerintah berbicara tentang ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan, tetapi mengabaikan pertanyaan mendasar, siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menikmati keuntungan pembangunan dan siapa yang harus menanggung kerusakannya? Tanpa membongkar ketimpangan struktural dan mengakui hak perempuan atas sumber daya serta penghidupan, transisi hijau hanya akan menjadi wajah baru dari ketidakadilan lama.” Nurisa Dessy, Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri

Sementara itu Ari Surida, Badan Eksekutif Komunitas SP Kinasih Jogjakarta menyoroti bahwa riset Feminist Participatory Action Research (FPAR) di Yogyakarta dan di Kelompok Perempuan Petani Karisma di Kulon Progo membuktikan perempuan adalah aktor penting dalam menghadapi krisis iklim melalui inisiatif pertanian lestari dan gerakan urban farming sebagai upaya adaptasi, mitigasi, dan mendorong kedaulatan pangan. Namun, ketika Indonesia berbicara tentang ambisi iklim di COP 31, sejauh mana pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput benar- benar diakui?. “Jangan sampai ambisi iklim Indonesia kembali dibangun dengan menghapus suara dan kontribusi perempuan” tekannya.

Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah Indonesia untuk menjalankan mandat Artikel 7.5 Perjanjian Paris dengan mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan inovasi ekologis perempuan (kedaulatan benih lokal, pengelolaan air komunal, pelestarian hutan) sebagai solusi utama dalam teks negosiasi COP 31 dan dokumen NDC. Pemerintah juga harus memastikan bahwa manfaat pembiayaan iklim dapat diakses, dikelola, dan dikendalikan secara langsung oleh komunitas, khususnya perempuan. Tanpa keadilan gender, ambisi iklim pemerintah bukanlah solusi, melainkan agenda pembangunan yang kembali meminggirkan dan mengabaikan perempuan.

Dukung petisi untuk perjuangan perempuan akar rumput di bit.ly/DukungPARJRUUCIPTAKERJA

Kontak Media:
Mareta – 081385018526

Tentang SP
Selama 35 tahun, Solidaritas Perempuan (SP) sebagai organisasi feminis terus memperjuangkan keadilan gender, hak asasi perempuan, dan kedaulatan perempuan atas tubuh serta ruang hidupnya. Bersama perempuan akar rumput di berbagai wilayah Indonesia, SP membangun gerakan untuk melawan patriarki, pemiskinan perempuan, perampasan ruang hidup, dan kebijakan pembangunan yang mengorbankan hak-hak perempuan