Retorika Pemulihan Bencana : Menggugat Pengabaian Hak Perempuan dan Tanggung Jawab Negara

Siaran Pers Solidaritas Perempuan
Jakarta, 19 November 2026 – Solidaritas Perempuan menyelenggarakan Dialog Multipihak bertajuk “Menguak Kekerasan Struktural Negara dan Krisis Ekologi, Dampaknya terhadap Perempuan Akar Rumput” untuk mempertemukan berbagai perspektif mengenai tanggung jawab negara dalam penanganan dan pemulihan bencana. Dialog ini mengangkat dampak krisis ekologi terhadap masyarakat, khususnya perempuan, sekaligus mengkritisi kesenjangan antara komitmen pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat terdampak, terutama dalam pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta kelompok rentan.
Pengalaman perempuan di wilayah terdampak menunjukkan bahwa penanganan bencana masih menyisakan persoalan serius, mulai dari tidak adanya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga terjadi bencana berulang, lambatnya pemulihan hingga lemahnya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Dalam dialog tersebut, perwakilan PAR dari berbagai wilayah menyampaikan pengalaman dan kritiknya.
Perempuan Akar Rumput dari Aceh menyebutkan, “Pemerintah jangan lagi membuka perkebunan sawit di wilayah hulu karena kami perempuan di hilir yang menanggung dampaknya. Sudah satu tahun kami tidak bisa beraktivitas seperti biasa, sawah dan sungai belum dipulihkan, bahkan banjir kembali terjadi. Jarak huntara yang jauh juga menyebabkan anak-anak putus sekolah. Kami berharap pemerintah segera memulihkan kondisi Aceh dan menetapkan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih cepat.” Perempuan Akar Rumput di Flores, NTT menyoroti bahwa “respons penanganan bencana berjalan lambat dan seolah membedakan wilayah berdasarkan banyak atau sedikitnya korban jiwa.” Sementara itu, Perempuan Akar Rumput Palembang dan Kalimantan Tengah menegaskan bahwa “kebakaran hutan dan lahan terus berulang setiap tahun, tetapi perusahaan yang diduga melakukan pembakaran tidak pernah mendapatkan sanksi yang memberikan efek jera.”
Dalam situasi bencana, perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis, tetapi juga menjadi aktor penting dalam memastikan keberlangsungan hidup keluarga dan komunitasnya. Mulai dari mengelola dapur umum, merawat anggota keluarga, hingga memastikan distribusi kebutuhan di pengungsian, kerja-kerja perempuan kerap menjadi penopang utama kehidupan masyarakat terdampak, tetapi belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan penanganan bencana.
“Pemerintah harus menerapkan pendekatan adil gender karena perempuan berperan aktif dalam kerja-kerja perawatan dan pemenuhan kebutuhan komunitas selama bencana. Namun, kerentanan di wilayah bencana juga berakar pada regulasi sektoral yang merusak lingkungan, sementara anggaran penanggulangan bencana masih terbatas. Karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dan re-alokasi anggaran agar mitigasi serta penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh dan berperspektif gender.” ungkap Amelia, Staf Advokasi Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan.
Dari perspektif pemerintah, BNPB menegaskan bahwa negara telah hadir dalam penanganan bencana, tetapi koordinasi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat berjalan cepat dan tepat. “Negara telah hadir dalam penanganan bencana. Namun, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi penting agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat berjalan cepat dan tepat karena di hari pertama hanya daerah yang bisa masuk akibat jalur penerbangan biasanya rusak dan tidak bisa diakses,” disampaikan oleh Andi Eviana, perwakilan BNPB.
Sementara itu, Kementerian Sosial menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan di daerah. “Penyaluran bantuan, termasuk tenda dan kebutuhan logistik lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan serta permintaan dari pemerintah daerah, seperti bentuk tenda besar atau tenda perkeluarga. ” ungkap Siti Faridah perwakilan Kementerian Sosial.
Dari aspek perlindungan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengingatkan bahwa situasi bencana turut meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. “Bencana dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Karena itu, perlindungan perempuan perlu menjadi bagian penting dalam penanganan bencana,” disampaikan Amurwani Dwi Lestariningsih perwakilan KPPPA.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menyampaikan pandangan bahwa perusakan lingkungan dilakukan oleh masyarakat sekitar dan menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di kawasan hutan. “Bencana ini dilakukan oleh manusia dan yang melakukan bukan orang Jakarta. Pelaku perusakan lingkungan berasal dari masyarakat sekitar, dengan menyewa pemuda yang sedang duduk sambil menyiram bensin di sekitar. Selain itu, karhutla di juga tidak terjadi di kawasan hutan,” ungkap perwakilan Kementerian Kehutanan.
Adapun Bappenas menekankan pentingnya perubahan paradigma pembangunan agar kebijakan yang diambil tidak mengorbankan masyarakat. “Cara pandang pembangunan perlu diubah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak justru merugikan rakyat,” tegas Melati Suharyono perwakilan Bappenas.
Berbeda dengan penekanan pemerintah yang menekankan pada respon dan penyaluran bantuan, WALHI melihat bencana sebagai persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari kegagalan perencanaan pembangunan dan tata kelola lingkungan. Perspektif ini menyoroti pentingnya mengusut akar penyebab bencana, termasuk kebijakan pembangunan, pemberian izin, serta tanggung jawab negara dan korporasi atas kerusakan ekologis.
“Negara belum mengakui bencana ekologis, padahal pengakuan ini penting untuk memperjelas tanggung jawab negara maupun korporasi. Bantuan kepada masyarakat bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan kewajiban negara atas keputusan pembangunan dan perizinan yang diberikan. Karena itu, perlu ditelusuri bagaimana perubahan fungsi kawasan terjadi serta bagaimana kebijakan dan perizinan berkontribusi terhadap bencana,” tegas Dewy Puspa, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Dialog multipihak ini memperlihatkan kesenjangan perspektif masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Kegagalan pemerintah terlihat dari lemahnya mitigasi, pembiaran terhadap pembangunan yang ekstraktif, hingga penanganan darurat yang lambat dan tidak responsif gender, sehingga memperburuk kerentanan perempuan dan anak.
Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan dan tata kelola lingkungan yang memicu kerusakan ekologis. Pemulihan bencana merupakan kewajiban negara yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, berperspektif gender, dan berkeadilan ekologis, bukan sekadar respons berulang tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Dukung petisi untuk perjuangan perempuan akar rumput bit.ly/DukungPARJRUUCIPTAKERJA
Berikut adalah tautan untuk Kertas Posisi Organisasi Respon Kebencanaan: https://tinyurl.com/Kertas-Posisi-Respon-Bencanaan
Kontak Media:
Mareta – 081385018526
Tentang SP
Selama 35 tahun, Solidaritas Perempuan (SP) sebagai organisasi feminis terus memperjuangkan keadilan gender, hak asasi perempuan, dan kedaulatan perempuan atas tubuh serta ruang hidupnya. Bersama perempuan akar rumput di berbagai wilayah Indonesia, SP membangun gerakan untuk melawan patriarki, pemiskinan perempuan, perampasan ruang hidup, dan kebijakan pembangunan yang mengorbankan hak-hak perempuan
Facebook
Twitter
LinkedIn
X
WhatsApp

Leave a Comment

Artikel Lainnya

Artikel Terbaru

Artikel Terbaru