RILIS MEDIA
Solidaritas Perempuan, Aksi! for gender, social, and ecological justice, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), JALA PRT, Koalisi Perempuan Indonesia dan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)
Jakarta, 29 Juni 2025. Ribuan orang di seluruh dunia melakukan mobilisasi dalam rangka Konferensi Internasional ke-4 tentang Pembiayaan Pembangunan (FFD4), pertemuan pemerintah yang diadakan sekali dalam satu dekade di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyepakati tanggapan internasional terhadap masalah keuangan yang mendesak. Merespon konferensi ini, kelompok masyarakat sipil, komunitas, dan publik dimobilisasi di 41 negara, di 149 kota, kota kecil, dan distrik dari 27 Juni hingga 29 Juni.
Di Indonesia, aksi global ini dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Solidaritas Perempuan, Aksi! for gender, social, and ecological justice, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), JALA PRT, Koalisi Perempuan Indonesia dan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) untuk menyerukan transformasi sistem keuangan internasional, serta tuntutan langsung seperti pembatalan utang, pajak kekayaan, dan penyediaan pendanaan iklim. Bagian inti dari aksi ini adalah ganti rugi keuangan atas ketidakadilan historis dan kerusakan yang dilakukan oleh Negara Utara terhadap masyarakat di Negara Selatan.
“Beban utang investasi Indonesia telah berkontribusi terhadap sistem distribusi pajak yang tidak adil dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang dialami oleh perempuan lebih dari 64%, terutama perempuan yang bekerja di sektor informal. Pembangunan dengan skema utang melalui berbagai proyek iklim dan proyek strategis nasional (PSN) telah berdampak terhadap tingginya angka feminisasi migrasi kerja informal luar negeri sebesar 69,83% dengan situasi kerentan berlapis terhadap kekerasan dan pelanggaran hak, eksploitasi bahkan menjadi korban perdagangan orang.” Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan
“Pajak naik terus, PPN naik, sedangkan banyak perempuan miskin yang mengalami banyak kesulitan karena bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari meningkat karena PPN yang naik. Tetapi di lain pihak, uang yang dikumpulkan dari pajak yang harus mereka bayar ternyata tidak digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Oleh sebab itu, penting untuk mewujudkan Keadilan Gender dan Ekonomi dalam Sistem Pajak Indonesia.” Titi Soentoro, Direktur Aksi! for gender, social, and ecological justice.
“Kebijakan alokasi dana pajak harus dipastikan lebih berpihak pada berbagai kelompok perempuan atau masyarakat miskin yang sangat tergantung pada layanan negara. Juga perlu dipastikan bahwa upaya memperluas basis pemajakan dari sektor sumber daya alam tidak akan menambah kerusakan lingkungan atau penghancuran ruang-ruang kehidupan.” Eka Ernawati, Koalisi Perempuan Indonesia.
“Penting bagi negara untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang terjadi. Negara harus memperhatikan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan dan iklim di Indonesia khususnya pemimpin-pemimpin negara G7.” Dwi Sawung, Eksekutif Nasional WALHI.
Pemerintah Indonesia tidak boleh terjebak pada cara-cara investasi yang berbasiskan pada utang namun mengorbankan pajak-pajak yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat untuk dijadikan alat untuk membayar utang. Pemerintah seharusnya memperkuat sistem pengelolaan pajak yang adil dengan tidak menggunakan uang hasil pajak untuk proyek-proyek yang justru menggusur rakyat, Negara-negara Utara dan Institusi Keuangan Internasional harus bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan dengan pembatalan tanpa syarat utang publik oleh semua pemberi pinjaman, serta pembatalan segera semua utang tidak sah yang timbul dari pinjaman yang merugikan.
Narahubung :
Mareta (Staf Kampanye Solidaritas Perempuan) – 085883108642
