Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Patriarki menempatkan perempuan subordinat—memiliki kedudukan yang lebih rendah dan kerap diperlakukan sebagai objek yang dapat diatur, dikontrol, dan dieksploitasi. Sistem patriarki yang terjadi di masyarakat melahirkan kesenjangan dan ketimpangan relasi kuasa terhadap akses dan kontrol dalam kehidupan seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan strategis sosial-politik yang berkaitan dengan sumber daya yang pada akhirnya mempersempit ruang perempuan di setiap lini kehidupan. Perempuan ditempatkan di ranah domestik yang dikaitkan dengan kerja reproduktif atau kerja-kerja perawatan yang tidak berbayar. Peran-peran ini dibakukan oleh budaya patriarki sehingga peran-peran strategisnya terpinggirkan dan tidak didengar. Dengan posisi marginal ini, perempuan kerap mengalami berbagai penindasan dan ketidakadilan[1] hingga berujung pada femisida[2].
Patriarki sudah mengakar dan mewarnai semua lini kehidupan hingga menjadi budaya yang diwariskan antargenerasi. Secara eksplisit dapat terlihat dalam proses pembangunan nasional di Indonesia yang sangat kapitalis dan patriarki dan mengenyampingkan kepentingan dan kebutuhan perempuan. Patriarki telah melahirkan ketimpangan relasi kuasa antarnegara dan masyarakat. Dengan dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah abai dalam memberikan keadilan dan keamanan kepada masyarakat, terutama kepada perempuan. Proyek-proyek ekstraktif dan energi yang diklaim “hijau” justru sering kali mengabaikan pengalaman hidup perempuan, telah merusak sumber penghidupan, serta mempersempit akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam. Justru proyek ini hanya solusi palsu yang ditawarkan oleh negara yang melahirkan banyak persoalan di masyarakat. Proyek-proyek ini tidak menyelesaikan krisis iklim, tetapi menukarnya dengan krisis ekologis dan sosial yang lebih dalam. Selain itu, ia juga merupakan solusi patriarkal karena mempertahankan relasi kuasa yang menempatkan alam dan tubuh perempuan sebagai objek yang boleh dieksploitasi demi kepentingan negara dan korporasi[3].
Pembangunan skala besar yang bertajuk Proyek Strategis Nasional (PSN) hanya sebagai jalan untuk membuka keran investasi. Melalui UU Cipta Kerja, investasi ini dibuka lebar bagi pemilik modal. Pembangunan dijalankan dengan target investasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan ekonomi, seraya menyingkirkan pengalaman hidup perempuan sebagai pengelola air, pangan, kesehatan, dan keberlanjutan komunitas (Amelia et al, 2026). Bukan hanya itu, perempuan juga tidak dimungkinkan memiliki akses untuk terlibat, bersuara, atau bahkan mengetahui pembangunan tersebut, baik itu dalam proses perencanaan, berlangsungnya pembangunan, hingga evaluasi. Tidak melibatkan perempuan sejak awal proses pembangunan hingga terbangunnya suatu proyek merupakan bentuk eksklusi. Ia adalah wujud dari mengelasduakan perempuan[4]. Kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan ini memaksa perempuan melakukan migrasi ke luar negeri. Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan, mereka justru mengalami pelanggaran hak dan risiko berlapis, mulai dari upah yang tidak dibayar, eksploitasi kerja, kekerasan, hingga praktik perdagangan manusia.
Dari situasi ini, SP hadir untuk mereka di berbagai komunitas. SP bekerja bersama perempuan di akar rumput mengorganisir diri dan meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis untuk melawan situasi yang tidak baik-baik saja. SP melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di sektor agraria, iklim, dan buruh migran. Ketiga isu ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung melalui satu benang merah yang sama, yakni oleh sistem patriarki mengontrol dan mengeksploitasi tubuh perempuan. Tidak ada keterlibatan dan partisipasi perempuan secara aktif dan bermakna dari pengambilan keputusan strategis dalam apapun, baik pengelolaan agraria, penanganan krisis iklim juga keputusan untuk bekerja keluar negeri. Hal ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan bukanlah peristiwa yang terpisah, melainkan bagian dari struktur yang sama, yakni budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.
Untuk meningkatkan pemahaman atas ketidakadilan yang dialami perempuan akibat sistem patriarki ini, SP memperkenalkan sebuah permainan yang diberi nama Melawan Ular Patriarki yang dirancang sebagai media pembelajaran yang menyenangkan sekaligus membangun kesadaran kritis. Dengan cara yang menyenangkan, pemandu mengajak peserta berbagi cerita dan pengalaman mengenai patriarki yang melingkupi kehidupan kita, baik dalam isu agraria, pangan, krisis iklim maupun isu perempuan buruh migran. Dengan permainan ini, isu yang rumit menjadi lebih mudah dipahami karena dihadirkan melalui pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam kehidupanny
a.
Dalam rangka memeriahkan kongres VI Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), permainan Melawan Ular Patriarki ini diperkenalkan pada publik. Ia dimainkan di atas tikar ular tangga yang menggambarkan deretan angka dengan gambar ular dan tangga. Peserta bergantian melempar dadu dan melangkah sesuai angka yang diperoleh hingga mencapai kotak terakhir. Pada kotak yang ditandai, pemandu mengajak peserta bercerita dan berefleksi tentang isu yang tertulis di kotak tersebut, seperti agraria, krisis iklim, perempuan buruh migran, dan patriarki.
Antusiasme pengunjung sangat besar mencoba permainan ini. Salah satu peserta dari Kabupaten Garut, Jawa Barat berbagi cerita tentang konflik lahan yang terjadi di daerahnya, bahwa “lahan-lahan masyarakat diubah menjadi pabrik, tapi masyarakat di sana malah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan pekerjanya diambil dari luar. Akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, malah tanah dan alamnya menjadi rusak.” Peserta lainnya mengungkapkan rasa senangnya untuk mendapatkan pengetahuan baru, “senang banget, ternyata kita juga bisa menggali pengetahuan-pengetahuan. Meskipun kadang merasa sudah tahu, tapi pas bermain jadi sadar masih ada yang kurang.”
Hal ini menunjukkan bahwa permainan ini membuka ruang di mana pengalaman yang selama ini dianggap sebagai persoalan personal justru menemukan kaitannya dengan struktur yang lebih luas. Banyak pengetahuan yang dilahirkan dalam permainan ini, seperti bagaimana kelindan patriarki dengan relasi kuasa, konflik agraria, dan juga human trafficking yang menjadi risiko yang dihadapi perempuan buruh migran. Di akhir permainan, salah satu peserta menegaskan bahwa “Perjuangan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, kalau kita berjuang sama-sama, kita akan lebih kuat. Perempuan terus maju untuk melawan ketidakadilan.” Permainan Melawan Ular Patriarki menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu harus dibangun melalui ruang-ruang formal yang kaku dan berjarak dari kehidupan. Justru melalui metode yang sederhana dan partisipatif dapat menjadi sumber pengetahuan.
Tim Litbang Solidaritas Perempuan
[1] Bentuk ketidakadilan gender antara lain marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan berbasis gender, dan beban ganda.
[2] Femisida adalah bentuk kekerasan paling ekstrim dan merupakan eskalasi dari kekerasan terhadap perempuan. Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik (Komnas Perempuan, 2024).
[3] Amelia, Icut, A., Rina, Sani, F. F., Ssri, N., Sofitasari, Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). Nyala Harapan: Menolak Tunduk – 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025). Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan https://solidaritasperempuan.org/wp-content/uploads/2026/01/Catahu-2025.pdf
[4] Sayyidatiihayaa Afra. (2023). Kehidupan Perempuan Sasak Ditelan Proyek Sirkuit Mandalika yang Maskulin. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/kehidupan-perempuan-sasak-ditelan-proyek-sirkuit-mandalika-yang-maskulin/
