Rilis Solidaritas Perempuan
Dilaporkan langsung dari Bangkok, Thailand, 16 Oktober 2026 — Pertemuan Tahunan (Annual Meetings) International Monetary Fund (IMF) dan World Bank saat ini tengah diselenggarakan pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand. Rangkaian Annual Meetings ini membahas berbagai isu strategis ekonomi global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pasar tenaga kerja, stabilitas keuangan, kebijakan fiskal, hingga pembiayaan pembangunan global.
Catatan Kritis feminis Solidaritas Perempuan (SP) melihat adanya dominasi kuasa International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Indonesia melalui pengaruh keduanya terhadap arah kebijakan ekonomi, pembiayaan pembangunan, dan prioritas reformasi struktural. Orientasi pembangunan yang menekankan investasi dan peran sektor swasta tercermin dalam Kerangka Kemitraan World Bank untuk Indonesia 2026–2030 yang mencakup penciptaan lapangan kerja, mobilisasi modal swasta, reformasi regulasi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pengaruh pembiayaan ini juga terlihat dalam proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) senilai US$653 juta yang disetujui World Bank pada 2024 untuk mendukung administrasi pertanahan dan penataan ruang.1
Di Indonesia, pengembangan AI dan kendaraan listrik meningkatkan kebutuhan listrik, air, pusat data, dan mineral, terutama nikel. Ekspansi pertambangan dan infrastruktur energi berisiko memperluas konflik agraria, pencemaran, kerusakan ekosistem, serta hilangnya sumber penghidupan bagi perempuan. Keterlibatan World Bank juga terlihat dalam sektor ketenagalistrikan. Pada 2025, World Bank menyetujui pembiayaan US$500 juta untuk Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET) periode 2025–2032 guna memodernisasi jaringan distribusi listrik di Jawa, Madura, dan Bali. Program ini juga mencakup pembiayaan PLN sebesar $491 juta dan perkiraan mobilisasi modal swasta $342 juta.2
Bank Dunia juga menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi tersebut melalui World Bank Statement on Omnibus Law – Job Creation3. IMF menyebut legislasi Cipta Kerja sebagai bagian dari reformasi struktural dan mendorong implementasi berkelanjutan, pengurangan pembatasan pasar tenaga kerja, perbaikan iklim investasi, serta penyederhanaan regulasi usaha. Hal itu diperkuat melalui dokumen pembiayaan kebijakan pembangunan World Bank menjelaskan bahwa reformasi melalui UU Cipta Kerja ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi dan menghapus sejumlah pembatasan usaha.4 UU Cipta Kerja memiliki keterhubungan kuat antara kebijakan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural yang didukung IMF–World Bank, terutama dalam mendorong liberalisasi investasi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, penyederhanaan regulasi, dan mobilisasi modal swasta.
Amnesty Amalia Utami Koordinator Program SP Sebay Lampung, yang mewakili Solidaritas Perempuan dalam rangkaian Annual Meetings IMF–World Bank 2026 di Bangkok, Thailand menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan dan transisi energi berdampak terhadap hak-hak masyarakat, khususnya perempuan akar rumput. “Banyak proyek pembangunan ekstraktif dan intervensi terhadap kebijakan nasional berkaitan dengan pembiayaan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, baik secara langsung maupun melalui perusahaan nasional dan swasta. Pembiayaan yang diklaim mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk proyek energi bersih, justru berisiko menjadi solusi palsu yang memperparah perampasan ruang hidup perempuan dan masyarakat akar rumput,” tegas Amnesty.
Pengalaman advokasi Solidaritas Perempuan dalam melawan proyek transisi energi di komunitas menjadi potret kritis feminis yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah indonesia. Misalnya, perlawanan perempuan adat untuk menolak geothermal di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur.5 Penolakan terhadap perluasan proyek geothermal dilakukan mereka demi menjaga lima unsur falsafah hidup masyarakat adat Poco Leok. Lima unsur yang disebut Lampek Lima itu meliputi, yakni Gendang (rumah adat), Lingko (lahan perkebunan), Natas (halaman atau ruang publik), Wae (mata air), dan Compang (altar sesaji kepada leluhur).6 Selain di Poco Leok, perlawanan perempuan dan masyarakat di Gunung Rajabasa, Lampung Selatan juga terus berlangsung untuk menolak eksplorasi panas bumi (geothermal). Bagi masyarakat adat Saibatin, Gunung Rajabasa bukan sekadar kawasan alam, melainkan bagian dari falsafah dan simbol adat yang menopang identitas serta keberlangsungan hidup komunitas. Catatan advokasi Solidaritas Perempuan Sebay Lampung menyebutkan bahwa sekitar 80 hektare lahan masyarakat terdampak pembebasan lahan, sementara persoalan sumber air berpotensi memengaruhi kehidupan warga di empat kecamatan dan 39 desa. Tidak hanya di NTT dan Lampung, di Desa Sulewana, SP Poso mencatat laporan kerusakan 26 rumah, satu gereja, dan 32 lahan kebun yang dikaitkan masyarakat dengan aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy.7
Sementara itu, Armayanti Sanusi Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas menyampaikan bahwa lebih dari 200 organisasi dan gerakan global menghadiri Majelis Rakyat Internasional di Bangkok menyerukan pembatalan utang dan perombakan arsitektur keuangan global.8 Ini menjadi hal penting yang harus dilakukan bersama, mengingat dampak dari dominasi tata kelola ekonomi dan keuangan global yang dipengaruhi IMF dan Bank Dunia hingga hari ini masih mengutamakan keuntungan korporasi dibandingkan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Melalui jeratan utang, kebijakan penghematan anggaran, privatisasi layanan publik, dan pembiayaan bahan bakar fosil, kebijakan ini memperlebar ketimpangan, menekan negara-negara Global Selatan, dan memperparah kerusakan ekologis.
Maka, penting bagi Solidaritas Perempuan untuk membawa suara dan pengalaman ketertindasan perempuan akar rumput ke ruang negosiasi international. Perjuangan ini untuk memastikan bahwa “Perempuan akar rumput tidak boleh terus membayar harga dari sistem ekonomi yang tidak mereka rancang dan keputusan utang yang tidak mereka tentukan. Dominasi utang dan kebijakan pembiayaan pembangunan yang didorong oleh IMF–World Bank telah menjadi bagian dari struktur ekonomi global yang berisiko memperdalam ketimpangan dan membebankan biaya sosial, ekonomi, serta ekologis kepada rakyat, terutama perempuan akar rumput. Ketika kepentingan kreditor, investor, dan korporasi diutamakan, perempuan akar rumput menghadapi kehilangan tanah dan sumber penghidupan, kerusakan ekologis, terbatasnya layanan dasar, serta meningkatnya kerja perawatan tidak berbayar,” pungkas Armayanti Sanusi.
Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan menuntut utang dan pembiayaan pembangunan tidak boleh menjadi instrumen yang memperpanjang pemiskinan, perampasan ruang hidup, dan ketimpangan. Kami mendesak perubahan sistem IMF–World Bank, audit dan pembatalan utang tidak adil, penerapan keadilan fiskal feminis, serta alokasi anggaran untuk pemenuhan hak rakyat, khususnya perempuan dan subjek rentan, perlindungan sosial, keadilan agraria, dan kedaulatan transisi energi yang berkeadilan gender dan berkelanjutan. Kami juga menuntut agar negara membatalkan setiap kebijakan dan proyek yang dibiayai melalui utang serta menjamin partisipasi bermakna perempuan, memberikan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah serta sumber daya, keadilan ekologis, dan akuntabilitas atas dampaknya. Kami menolak pembangunan yang berorientasi pada akumulasi modal, ekstraktivisme, privatisasi, dan militerisasi yang mengorbankan kehidupan masyarakat.
Atas dasar itu, Solidaritas Perempuan mendesak IMF dan World Bank Group dan pemerintah Indonesia untuk:
- Menghentikan pembiayaan yang memperkuat ekstraktivisme dan perampasan ruang
- Membuka transparansi pembiayaan dan memastikan
- Menghentikan pendekatan pembangunan yang memperdalam ketergantungan pada
- Menjamin partisipasi bermakna perempuan dan komunitas
- Mengembalikan kedaulatan energi kepada rakyat, khususnya
Contact Person:
Kandita – 085870655315
———————————————
